Like this:

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan
No.032 – November 2001

Berbagai topik pendidikan dan kebudayaan dimuat dalam jurnal edisi 32 ini. Topik-topik tersebut meliputi pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesai, pemberdayaan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), kualifikasi dosen, evaluasi proses pembelajaran di perguruan tinggi, peranan tenaga pendidikan luar sekolah (PLS), peranan pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat, burnout yang dialami guru, peranan tata bahasa teks dalam menciptakan makna, peralihan dari penggunaan huruf lontara ke huruf latin, dan rencana induk arkeologi sebagai master plan atau action plan.

Sarwiji Suwandi meneliti pelaksanaan pengajaran Bahasa Indonesia di sekolah menengah umum berdasarkan kurikulum 1994. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa: (1) Sebagian guru telah memahami Kurikulum 1994, namun sebagaian besar yang lain masih kurang memahami; (2) Pembelajaran Bahasa Indonesia dilaksanakan secara terpadu (integratif), namun belum semuanya berlangsung secara efektif; (3) Guru menemukan sejumlah permasalahan dalam kegiatan belajar-mengajar, antara lain yang bertalian dengan buku dan pengajaran kosakata; (4) Permasalahan tersebut dicoba diatasi oleh guru dengan memanfaatkan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP); dan (5) Sebagian besar pembelajaran bahasa Indonesia belum mampu mewujudkan siswa yang mahir berbahasa Indonesia.

Pemberdayaan mata pelajaran IPA dalam upaya menunbuhkembangkan sikap positif terhadap lingkungan dibahas oleh Arif Sholahuddin. Menurutnya, manusia dalam kehidupannya sangat tergantung pada lingkungan, karena itu upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan mutlak dilakukan. Salah satu upaya adalah penumbuhkembangan sikap positif pada lingkungan melalui pendidikan formal. Mata pelajaran IPA (biologi, kimia dan fisika) mengandung materi yang sarat dengan pengetahuan lingkungan hidup yang perlu lebih diberdayakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sikap positif terhadap lingkungan hidup, melalui penerapan metode yang tepat.

Safrudin Chamidi menganalisis kualifikasi dosen tahun 1999/2000. Ia menemukan bahwa menurut jenjang pendidikan dari keseluruhan dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berjumlah 50,3 ribu, sekitar 9,4 persen berijazah S3, 36 persen berijazah S2, dan 54,6 persen berijazah S1; sedangkan dari 139 ribu dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS), sekitar 5,2 persen berijazah S3, 27,7 persen berijazah S2, dan 67,1 persen berijazah S1. Menurut jenjang kepangkatan akademis, dari seluruh dosen PTN, sekitar 3,26 persen dosen telah mencapai posisi sebagai profesor, yang lebih dari separuhnya (58,9 persen) berada di Jawa; sedangkan dosen PTS baru ada sekitar 2,35 persen yang mencapai posisi sebagai profesor, yang dua per tiganya berada di Jawa. Selain itu, ditemukan juga bahwa semakin tinggi jenjang struktural, semakin sedikit jumlah dosen; dan semakin tinggi jenjang struktur penelitian, semakin kecil jumlah dosen.

Evaluasi proses pembelajaran sebagai kontrol kualitas di lembaga pendidikan tinggi yang otonom dibahas oleh Sasmoko. Ia berpendapat bahwa dalam evaluasi proses pembelajaran cenderung meningkatkan kinerja lembaga pendidikan yang otonom. Untuk itu, evaluasi proses pembelajaran harus dimasukkan sebagai salah satu komponen dalam evaluasi kurikulum. Tahap evaluasi proses pembelajaran meliputi: penentuan tujuan evaluasi, disain evaluasi, pengembangan instrumen, kalibrasi instrumen evaluasi proses pembelajaran, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Secara konseptual, tahap di atas, dapat lebih diperdalam ke dalam tahap-tahap: penentuan tujuan, disain evaluasi, pengembangan instrumen evaluasi, pengumpulan data, kalibrasi, analisis, dan tindak lanjut.

H. M. Norsanie Darlan meneliti peran tenaga pendidikan luar sekolah (PLS) dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun bagi masyarakat desa tertinggal. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Depdiknas selaku ujung tombak selama ini tak mampu berperan banyak bagi masyarakat. Dari hasil penelitian itu ia menyarankan: (1) Dikmas Depdiknas baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten dan propinsi harus menyediakan lebih banyak tenaga-tenaga profesional di bidangnya seperti sarjana PLS dan Diploma; (2) dalam mendirikan SLTP-Terbuka, sebaiknya tidak satu lokasi dengan paket B karena programnya menjadi tumpang tindih; dan (3) Salah satu upaya penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak usia sekolah yang rumahnya jauh dari SLTP adalah penyediaan asrama siswa di setiap kecamatan yang memiliki desa tertingal.

Peranan pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan tuntutan otonomi daerah dibahas oleh Mangatas Tampubolon. Ia mensinyalir banyaknya kritikan yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Menurutnya, meskipun kritik-kritik di atas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan. Yang lebih penting adalah mencari solusi yang sifatnya komprehensif. Faktor utama penyebab permasalahan itu adalah rendahnya sumberdaya manusia (SDM). Karena itu, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui aktualisasi pendidikan perlu mendapat perhatian. Pendidikan memegang peranan kunci dalam mencetak SDM yang berkualitas.

Sutjipto membahas burnout yang dialami tenaga pemberi layanan seperti guru. Burnout pada pekerja pelayanan kemanusiaan lebih sering dikaitkan dengan perasaan lelah secara fisik dan psikis, gelisah dan tidak mampu tidur dengan baik, dan kecemasan yang mengambang. Menurutnya, burnout terjadi akibat berubahnya kondisi psikologis akibat reaksi terhadap situasi kerja yang tidak menguntungkan. Dalam arti lain, burnout secara esensial adalah hasil dari interaksi yang tidak menguntungkan antara pemberi pelayanan kemanusiaan dengan penerima layanan yang membutuhkan.

Peranan tata bahasa teks dalam menciptakan makna dalam bahasa dibahas oleh Ferry Adenan. Komunikasi melalui bahasa bertujuan menyampaikan makna (jika berbicara atau menulis) atau menangkap makna (jika mendengar atau membaca). Kedua jenis aktivitas itu masih sulit dilaksanakan dengan baik oleh pengajar maupun pembelajar bahasa Inggris. Menurutnya, systemic functional linguistics (SFL) yang dikembangkan oleh Halliday, Mathiesen, dan Martin dapat membantu pengajar dan pembelajar bahasa Inggris di Indonesia dalam menyampaikan makna atau menangkap makna secara produktif maupun reseptif. Langkah-langkah SFL meliputi (i) konteks budaya, (ii) konteks situasi, (iii) semantik wacana, (iv) tata bahasa ideasional, dan (v) tata bahasa tekstual.

Sarkawi meneliti peralihan dari penggunaan huruf lontara ke huruf latin yang menandai pergeseran pendidikan tradisional ke pendidikan kolonial di Makassar. Ia menemukan bahwa sebelum masuknya pendidikan kolonial, bangsa Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang terdidik. Hal tersebut terbukti dengan tumbuh suburnya pendidikan yang bersifat tradisional dan tersebar di seluruh nusantara, yang dapat dilihat dengan berkembangnya penggunaan huruf lontara dan tradisi mangngaji. Namun demikian, pendidikan tradisional mengalami pergeseran ke pendidikan kolonial, khususnya ketika pemerintah kolonial Belanda membutuhkan pegawai-pegawai administrasi rendahan untuk mengisi pos-pos pemerintahannya. Karenanya, sistem yang diterapkannya tidak lepas dari tujuan politiknya dalam usaha mempertahakankan kekuasaan.

Syafwandi membahas rencana induk arkeologi sebagai master plan atau action plan. Menurutnya, perencanaan tata ruang itu bukan merupakan kerja yang hanya berorientasi di sekitar benda-benda mati semata karena perencanaan itu dilakukan untuk kepentingan manusia. Karena persoalannya pada tata ruang, tentu saja perencanaanya memusat pada perencanaan tata ruang manusia. Perencanaanpun diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak hanya bersifat lokal atau wilayah, melainkan sudah harus disiapkan dalam konteks nasional. Rencana Induk Arkeologi (RIA) yang dibuat oleh Ditlinbinjarah, Dirjenbud, Depdiknas yang hadir dengan landasan arkeologi ansich tampaknya tidak akan menjelaskan masalah tata ruang (khususnya kota lama) yang bersifat menyeluruh. Dengan melihat pada implementasinya, pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada action plan archeologi (APA)

Selamat membaca.

Abbas Ghozali